Home » » Panas Dingin di Kampus Kuning

Panas Dingin di Kampus Kuning

Jakarta - Merasa ada sesuatu yang salah tapi bingung. Begitulah perasaan sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia (UI) menanggapi kisruh yang berlangsung berbulan-bulan di kampus kuning itu.

Faidzah, mahasiswa semester IX, Jurusan Ilmu Politik UI mengaku akhir-akhir ini merasa kecewa dengan sistem di kampusnya. Bagi Faidzah, setelah UI menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sistem yang diterapkan di kampus kuning tersebut jadi semakin buruk. 

Evi, mahasiswa semester IX dari Fakultas Bahasa UI, menilai rektor tidak pernah transparan. Adapun Yoyo, mahasiswa semester V jurusan Teknik Sipil UI, menilai ada masalah pada rektor. Tapi ia tidak tahu cara ngomongnya ke siapa. "Saya merasa ada yang salah dari sistem yang diterapkan rektorat. Tapi bingung mau bilang ke siapa," ujar Yoyo singkat. 

Meski para mahasiswa mengaku ada masalah di kampus yang pernah berjuluk "Kampus Perjuangan Orde Baru" itu. Namun mereka tidak terlalu ambil pusing dengan perseteruan yang terjadi di tingkat elit kampus akhir-akhir ini. Bagi mereka perseteruan antar elit UI tidak berimbas pada proses belajar mereka. 

"Biarin aja pada ribut. Kami tidak terpengaruh. Paling hanya elit-elit kampus saja yang berantem," imbuh Yoyo. 

Keresahan di UI sebenarnya sudah menjalar sejak Gumilar R Somantri diangkat menjadi rektor pada 2007. Sejumlah dosen mengeluhkan kesejahteraannya dan status karyawan yang tidak jelas, PNS bukan BHMN juga bukan.

Namun akhir-akhir ini, keresahan itu mengkristal menjadi perseteruan antara para elit UI. Dalam perseteruan itu kemudian memunculkan dua kubu yang berseberangan, yakni kubu rektorat dan Majelis Wali Amanat (MWA). Puncak perseteruan itu dengan diberhentikannya Gumilar dan dibentuknya Pelaksana Tugas Harian (PLH) Rektor oleh MWA, pada 20 Desember 2011. 

Ketua MWA Purnomo Prawiro mengatakan, posisi rektor saat ini mengalami kekosongan. Untuk itu, MWA kemudian membentuk tim yang berfungsi sebagai Pelaksana Tugas Harian (PLH). Beberapa anggota PLH itu yang sempat terungkap ke publik antara lain, Muhammad Anis, yang saat ini duduk sebagai wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan UI. Selain itu disebut pula Usman Chatib Warsa dan Asman Budi Santoso. Kedua nama ini adalah mantan rektor UI. 

Sikap MWA ini, kata Purnomo, lantaran Rektor UI Gumilar Rusliwa Somantri sudah tidak menganggap lagi MWA. Dalam suratnya ke MWA, 15 Desember 2011, Gumilar mengatakan mengakhiri hubungan perdata dengan MWA. Nah, surat Gumilar itu kemudian dianggap sebagai bentuk pengunduran dirinya sebagai Rektor UI. Sehingga majelis itu mengambil sikap dengan menyiapkan proses pemilihan rektor. 

Gumilar santai saja menanggapi putusan MWA yang memberhentikan dirinya. Ia mengaku tetap bekerja seperti biasa. Gumilar berharap, semua pihak bisa berbuat sesuai prosedur hukum dan ketentuan yang berlaku, sesuai konstitusi dan perundang-undangan. 

Soal jabatannya sebagai rektor, ia menegaskan tetap bersandar pada putusan MK, MA, dan PP No 66/2010. Dalam peraturan itu dia diwajibkan bertanggung jawab kepada Mendikbud, mengingat UI kini menjadi PTN. 

Namun sikap Gumilar yang mengaku hanya akan tunduk ke Mendikbud dipertanyakan Ade Armando, jubir Save UI. Ade menuntut Gumilar menunjukan surat penetapan menteri soal pegangkatannya sebagai rektor bila ngeyel bertanggung jawab pada Mendikbud. “Penetapan Gumilar sebagai Rektor UI adalah keputusan MWA bukan menteri,” kata Ade. 

Sikap Gumilar yang ingin lepas dari MWA dituding sebagai upaya untuk menghindari pertanggungjawaban. Sebab saat ini MWA sedang membidik Gumilar terkait kerugian uang negara akibat praktik pengelolaan yang salah dari pihak rektorat.

"Dari audit yang dilakukan lembaga independen dan akuntan publik Kanaka Putradireja Suhartono telah terjadi kerugian negara puluhan miliar. Bahkan berdasarkan audit BPK telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 500 miliar dari sistem yang salah tersebut," terang Ade. 

Beberapa penyimpangan itu diduga dilakukan dalam proyek pembangunan boulevard dan perpustakaan di kampus UI, Depok, Jawa Barat. Penyimpangan lainnya, adanya sentralisasi keuangan di UI, yakni hanya ada satu rekening untuk menampung dana kampus yang milainya bisa mencapai triliunan rupiah. 

"Anehnya pihak rektorat menjelaskan kalau uang kampus yang ditabung itu hanya menghasilkan bunga sebesar 6 persen. Ini sangat aneh dan janggal menurut kami," protes Ade. 

Kejanggalan-kejeanggalan inilah coba diklarifikasi MWA kepada Gumilar. Namun ternyata sang rektor tidak mau melakukannya dengan dalih pertanggungjawaban rektor hanya kepada Mendikbud, bukan ke MWA.

Gumilar tentu saja membantah tudingan korupsi tersebut. “Ah, itu bohong. Hal itu kan sudah di bantah oleh rektor sendiri. Pak rektor sudah membantah berkali-kali,” kata Direktur Direktorat Hubungan Alumni UI Arie S. Soesilo.

Kisruh pertanggungjawaban rektor inilah yang membuat kampus kuning jadi panas dingin. Dua kubu sama-sama ngotot dengan sikapnya. Kondisi ini membuat Mendikbud M Nuh geregetan. Ia pun mengultimatum dua pihak yang bertikai di UI untuk segera menyelesaikan konflik paling lambat akhir Desember ini. M Nuh mengancam, jika tidak diselesaikan juga maka penentuan masa depan kepengurusan kampus akan diambil alih Kemendikbud. 

"Kalau sampai akhir Desember belum ada kesepakatan, opsi A, B, C itu, Kemendikbud yang akan mengambil alih," kata M Nuh usai menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia (Lansia) di Kantor Wapres. 

Sebelumnya Mendikbud telah memberikan tiga opsi untuk menyelesaikan kemelut di UI. Tiga opsi itu yakni pertama memperpanjang periode MWA hingga pemilihan rektor selesai.

Kedua, mempercepat pemilihan rektor yang akan tetap dipilih MWA. Ketiga, membentuk organ baru, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 mengenai masa transisi. Organ baru ini artinya tidak ada MWA, tetapi dewan pertimbangan, dewan pengawas, dan senat universitas. 

Kemendikbud berprinsip kedua belah pihak tidak boleh saling meniadakan. “Yang terpenting keberlangsungan UI di masa depan, dan bagaimana kedua organ itu (rektor dan MWA) dapat terus berjalan,” kata M Nuh.

Namun opsi yang sudah diberikan sejak 13 September itu tidak kunjung mendapat sambutan. Hingga akhirnya, Kamis, 22 Desember 2011 malam, Mendikbud mempertemukan MWA dan rektor UI. Mereka 'dipaksa' berdamai dengan dibentuk tim transisi.

Opsi pertama, yaitu rektor dan kelembagaan di UI tetap eksis sampai masa transisi 2013, disepakati untuk dipilih. Tapi perdamaian ini banyak diragukan bisa berjalan.(IYE/DIKS) 









Sumber:http://www.detiknews.com/read/2011/12/27/154431/1804777/159/panas-dingin-di-kampus-kuning

0 komentar:

Poskan Komentar